YOGYAKARTA, KOMPAS – Timbangan para pedagang pasar tradisional di DIY bakal ditera ulang menjelang Lebaran. Hal itu untuk mencegah praktik kenakalan pedagang yang mengurangi berat barang dagangan.

“Kami minta pedagang yang masih nakal sadar sehingga mengurangi kenakalannya,” kata Kepala Dinas Perekonomian Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah DIY Astungkoro, Senin (30/8) di Kepatihan, Yogyakarta.

Pihaknya akan menggelar inspeksi mendadak di pasar-pasar tradisional untuk memeriksa dan menera ulang timbangan para pedagang di sejumlah pasar tradisional di DIY. Pada kegiatan itu, petugas metrologi akan mengecek akurasi timbangan yang digunakan pedagang.

Tera ulang timbangan dilakukan demi melindungi kepentingan konsumen agar tak dirugikan pedagang nakal. Menjelang Lebaran, belanja kebutuhan pokok masyarakat di pasar-pasar tradisional akan melonjak. “Petugas metrologi juga akan melakukan pemantauan di stasiun pengisian bahan bakar untuk umum,” katanya.

Selain tera ulang timbangan, pihaknya bersama Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) DIY akan memantau dan merazia produk-porduk makanan kedaluwarsa dan tak layak konsumsi. Pada beberapa kali razia ditemukan ratusan produk tak layak konsumsi, bahkan berbahaya yang masih diperjualbelikan.

Berdasarkan catatan Kompas, dari razia BPOM, hari Rabu dan Kamis lalu, di tempat penjual produk makanan di Stasiun Lempuyangan dan Tugu, Terminal Bus Giwangan, enam pasar tradisional, dan puluhan supermarket serta toko-toko kelontong, BPOM menemukan ratusan produk makanan rusak.

Distribusi barang

Untuk memperlancar distribusi bahan-bahan kebutuhan pokok, disepakati truk dan kendaraan boks pengangkut bahan-bahan kebutuhan pokok, termasuk kendaraan pengangkut air mineral, tetap diizinkan beroperasi. Hal itu dilakukan agar tak lagi terjadi kelangkaan air mineral, seperti saat Lebaran 2009.

“Angkutan bahan-bahan pokok jadi prioritas agar stok kebutuhan pokok aman. Distribusi pangan, gula, beras, cabai, tetap jalan dan tidak dilarang sehingga barang yang dari luar bisa masuk,” katanya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral DIY Rani Sjamsinarsi mengungkapkan, untuk mengantisipasi lonjakan kebutuhan elpiji selama Idul Fitri, akan dilakukan penambahan alokasi fakultatif harian untuk agen pada 5 September dan pasca-Lebaran. Selain itu ditunjuk 17 agen siaga di Bantul, Sleman, Gunung Kidul, Kota Yogyakarta, dan Kulon Progo, yang akan tetap beroperasi pada hari libur Lebaran, 10-12 September. “Kami akan memberikan tanda atau stiker pada mobil pengangkutan elpiji agar dapat beroperasi di perkotaan saat hari raya Idul Fitri,” katanya. (RWN)

Metrologi tak semestinya selalu disalahartikan dengan meteorologi yang ilmu cuaca itu. Metrologi juga tak seharusnya tinggal diam dalam laboratorium-laboratorium steril para peneliti tanpa terjamah pemahaman publik. Metrologi adalah hal yang sangat penting.

“Mulai dari kue basah yang bisa awet seminggu sampai produk colokan listrik yang harus pas dengan soketnya, orang sebenarnya tak pernah lepas dari segala bentuk pengukuran,” kata Dede Irawan, Kepala Divisi Metrologi di Pusat Penelitian Kalibrasi, Instrumentasi, dan Metrologi LIPI.

Mengabaikan metrologi bahkan bisa sangat fatal. Dunia penerbangan dan kesehatan adalah dua contohnya yang sangat mudah. Apa jadinya ketika altimeter dalam kabin pesawat tidak akurat 10 persen, misalnya. Pesawat yang seharusnya terbang di ketinggian 30 ribu kaki bisa melayang lebih tinggi atau rendah 3.000 kaki. “Ini berbahaya karena selisih ketinggian yang aman itu hanya sampai 500 kaki,” kata Donny Purnomo, Pelaksana Tugas Kepala Bidang Akreditasi Laboratorium Kalibrasi di Badan Standardisasi Nasional.

Dede menjelaskan bahwa kualitas itu memiliki banyak aspek. Satu di antaranya bagaimana sebuah alat sesuai dengan spesifikasinya. “Inilah kenapa perlu pengujian-pengujian,” tuturnya.

Sayang, pemahaman akan pentingnya pengujian-pengujian itu terjadi sangat lamban. Korea Selatan, yang memiliki waktu start yang sama dengan Indonesia dalam membangun akreditasi dan standardisasi nasionalnya pada 1975, kini telah melejit sangat jauh. Malaysia dan Thailand, yang hitungannya lebih telat, pun sudah lebih maju.

“Malaysia sampai saat ini sudah memiliki 200-an jenis alat metrologi yang sudah diakui internasional, sedangkan Indonesia baru 17,” kata Donny.

Bidang ilmu yang satu ini memang sempat dikebelakangkan oleh pemerintah. Hubungan Pusat Penelitian Kalibrasi, Instrumentasi, dan Metrologi LIPI dengan komunitas metrologi internasional dibuat terputus dengan kebijakannya membiarkan tunggakan iuran tahunan hingga Rp 2,5 miliar sepanjang 1993-2003.

Tunggakan baru dilunasi setelah pemerintah gelagapan karena harus segera mengantisipasi dibukanya pasar bebas ASEAN. Kini, ketika Kantor Akreditasi Nasional “ngebut” untuk bisa mendapatkan akreditasi internasional untuk bidang metrologi dan mengejar target untuk membuat 100 jenis alatnya diakui pada 2009, negara-negara seperti Malaysia dan Singapura sudah bersiap memperebutkan posisi pintu gerbang bagi pasar bebas ASEAN nanti.

Kedua negara itu memang sudah melengkapi kebutuhan standardisasi atas banyak macam produk. Produk-produk yang diekspor dari negara-negara itu boleh jadi tidak lagi diukur ulang di negara tujuan. Begitu pula sebaliknya, produk yang sebenarnya substandar tidak akan bisa lolos dengan mudah ke pasar dalam negerinya.

Tapi di sini, di Indonesia, untuk alat-alat listrik rumah tangga yang jumlahnya bejibun pun baru satu yang sudah distandarkan, yakni kipas angin. “Kita memang terlambat,” Donny mengakui. “Tapi ini lebih baik daripada tidak sama sekali.” wuragil

Sumbawa Besar, sumbawanews.com.- Keberadaan badan Metrologi diyakini bisa mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) selain itu, bisa memberikan jaminan pelayanan dan jasa bagi masyarakat selaku konsumen. Dalam bentuk jaminan mutu produk.

Wakil ketua komisi II DPRD Sumbawa Fitrarino kepada wartawan menyatakan, hasil kunjungan ke dirjen metrologi. Sudah saatnya sumbawa memiliki unit Pelaksana Tenis daerah Metrologi untuk menjamin barang dan jasa yang diterima masyarakat sesuai dengan ukuran dan volume yang sesungguhnya, sehingga tidak ada keraguan lagi dalam proses transaksi jual beli. “sumbawa sangat berkepentingan untuk membentuk badan metrology tersebut,”ujarnya dengan menambahkan,peluangnya sudah ada, hanya saja butuh kemauan dari pemerintah, mengingat peraturannya sudah ada perangkat hukumnya sudah ada, tinggal membentuk lembaganya serta sarana dan prasarana dan SDM pendukung.

Diusulkan Fito sapaan akrab politisi dari PAN ini, semua perusahaan yang berhubungan dengan barang dan jasa seperti POM Bensin, meteran listrik, jembatan timbang, timbangan, air isi ulang, seharusnya mendapat terra ulang oleh lembaga metrology daerah. Akibat tidak optimalnya berbagai kegiatan jasa yang seharusnya dilakuka uji tera ini, PAD Sumbawa bocor 20-30 persen. Bahkan konsentrat newmont-pun bisa diketahui timbangannya.

Untuk pembentukan lembaga metrologi daerah ini sebut Fito, telah diatur dengan UU nomor 2 tahun 1981 tentang metrologi legal, serta permendagri nomor 51/M-DAK/per/10/2009 tentang penilaian UPT/UPTD metrologi legal. (loek)

Metrologi sebagai Pilar Pendukung dalam Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian

Dalam pencapaian sasaran ASEAN Economic Community pada tahun 2015, dimana ASEAN akan menjadi single market dan production base yang memiliki daya saing yang tinggi baik secara regional maupun terintegrasi dalam perekonomian global, kerangka dasar dalam penerapan arus bebas barang (free flow of goods) khususnya dalam bidang Standar dan Kualitas perlu menjadi perhatian yang cukup besar.

Tiga pilar yang menjadi dasar yaitu standar, penilaian kesesuaian, dan metrologi (metrologi legal, metrologi sains, dan metrologi industri) perlu diselaraskan dalam mengembangkan strategi dalam hal mendukung fasilitasi perdagangan (trade facilitation).

Metrologi sebagai bagian dari komponen pendukung standardisasi dan kesesuaian masih belum banyak memberikan dukungan secara penuh. Hal ini selain disebabkan oleh minimnya informasi mengenai peran metrologi dalam proses standardisasi dan penilaian kesesuaian di lingkungan stakeholder, juga disebabkan karena belum terpadunya infrastruktur metrologi itu sendiri. Di beberapa Negara anggota ASEAN, metrologi legal dan metrologi sains/industry masih berjalan sendiri-sendiri sehingga manfaat yang diberikan dalam penyelenggaraan kemetrologian dirasakan belum signifikan. Ketertelusuran dan jaminan kebenaran hasil pengukuran masih menjadi dua hal yang berbeda.

Hal ini tentunya menjadi kendala yang perlu segera dibenahi agar metrologi sebagai salah satu pilar dalam Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian dapat mendukung secara nyata khususnya untuk fasilitasi perdagangan.

Dalam pertemuan Chair/Co-Chair of Working Groups (WGs)/Product Working Groups (PWGs) di lingkungan ASEAN Consultative Committee for Standards and Quality (ACCSQ) yang diselenggarakan pada tanggal 2 Agustus 2010 back to back pertemuan ACCSQ ke-35 tanggal 3 – 6 Agustus 2010 di Bangkok, Thailand, isu tersebut menjadi perhatian utama. Disamping itu pula, ditegaskan kembali bahwa infrastruktur metrologi harus dapat mendukung pencapaian sasaran terhadap 12 sektor prioritas ASEAN khususnya yang terkait dalam PWG.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Rifan Ardianto, Kepala Seksi  Kerjasama Kemetrologian, Direktorat Metrologi sebagai Co-Chair WG3 on Legal Metrology dan delegasi RI lain yang berperan sebagai Chair/Co-Chair WG/PWG seperti Kementerian Perindustrian, Badan POM, dan sebagainya.

Beberapa rekomendasi yang dihasilkan dalam pertemuan tersebut khususnya dalam bidang metrologi legal antara lain perlunya menselaraskan ruang lingkup Working Group 3 on Legal Metrology agar lebih fokus pada dukungan terhadap fasilitasi perdagangan, perlunya mendukung pencapaian sasaran PWG yang ada di lingkungan ACCSQ, dan lebih menselaraskan infrastruktur metrologi nasional di lingkungan ASEAN guna mendukung kerangka standardisasi dan penilaian kesesuaian.

WG3 on Legal Metrology menggarisbawahi bahwa metrologi sebagai pilar dasar dalam fasilitasi perdagangan perlu menselaraskan program kerja ke depan sehingga mendukung sasaran yang ingin dicapai oleh masing-masing PWG.

Disamping itu pula, pertemuan ACCSQ ke-35 yang diadakan pada tanggal 3 – 6 Agustus 2010 dimana delegasi Indonesia dipimpin oleh Deputi Bidang Penelitian dan Kerjasama Standardisasi – BSN, Ir. TAR Hanafiah, M.Sc, mencatat beberapa perkembagan yang telah dilakukan oleh masing-masing WG dan PWG khususnya untuk bidang otomotif dan Pre-pared Foodstuff.

ACCSQ sebagai forum pembahasan hal-hal terkait masalah standardisasi, penilaian kesesuaian, dan metrologi juga telah menidentifikasi beberapa kebutuhan Negara Anggota yang diangkat dalam forum ASEAN Dialog Partners bersama EU, Amerika Serikat, Jepang, Jerman, dan Cina. Bidang-bidang menjadi perhatian dalam kemitraan ASEAN dengan Negara mitra meliputi bidang otomotif, elektronik, produk berbahan dasar karet, bangunan dan konstruksi, peralatan kelistrikan dan elektronik, peralatan kesehatan, dan metrologi legal. (RA).
Sumber : http://metrologi-djpdn.depdag.go.id/newmetro/

The System provides the possibility for manufacturers to obtain an OIML Basic Certificate and an OIML Basic Evaluation Report (called “Test Report” in the appropriate OIML Recommendations) indicating that a given instrument type complies with the requirements of the relevant OIML International Recommendation.

Certificates are issued by those OIML Member States that have established one or several Issuing Authorities responsible for processing applications by manufacturers wishing to have their instrument types certified.

Basic OIML Certificates are accepted by national metrology services on a voluntary basis, and as the climate for mutual confidence and recognition of test results develops between OIML Members, the OIML Basic Certificate System serves to simplify the type approval process for manufacturers and metrology authorities by eliminating costly duplication of application and test procedures.

An OIML Recommendation can automatically be included within the System as soon as all the parts – including the Evaluation Report Format – have been published. Consequently, OIML Issuing Authorities may issue OIML Certificates for the relevant category from the date on which the Evaluation Report Format was published; this date is now given in the column entitled “Uploaded” on the Publications Page.

Additionally, when a new version of an OIML Recommendation is published, the earlier version may be maintained in the OIML Basic Certificate System, together with the new version. This means that OIML Issuing Authorities may continue to issue OIML Certificates for the previous version of the Recommendation, despite the fact that the latter is listed in the “Superseded” section of the Publications catalog.

Other information on the System, particularly concerning the rules and conditions for the application, issue, and use of OIML Certificates, may be found in OIML Publication B 3 OIML Certificate System for Measuring Instruments (Edition 2003, ex. P 1) and its Amendment (2006) which may be downloaded from the Publications page.